—Pengantar Diskusi 2012—

SAATNYA EKONOMI-POLITIK KONSTITUSI
M. Yudhie Haryono
Direktur Eksekutif Nusantara Centre
www.yudhieharyono.com

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Hadirin yang berbahagia dan dirakhmatiNya.
Pertama, tentu saja terimakasih pada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menyediakan tempat pada kami untuk menjelaskan apa gagasan buku Republik Darurat Nasional.
Kedua, terimakasih pula pada guru besar dan ahli-ahli ekonomi dan politik yang telah hadir.
Ketiga, salut buat para wartawan dan mahasiswa yang telah sudi berdiskusi selama ini.

Saya akan memulai pidato ini dengan mengutip tesis Tan Malaka. Salah satu pahlawan sekaligus korban revolusi yang menyadari paling awal datangnya penjajah kumpeni baru di masa depan. Kumpeni berwajah neoliberal dan berarsitek kurs atau jual beli mata uang.

“Negara yang hidup meminjam pasti menjadi hamba peminjam” (Tan Malaka, Uraian Mendadak, 7 Nopember 1948).
—warga bangsa yang mencuri harta bangsanya sendiri tak akan menegakkan harkat negaranya di atas bangsa-bangsa lain—

Jika dibaca selanjutnya, saya ingin menegaskan bahwa selama tigapuluh tujuh tahun hidup di republik, kesimpulannya sederhana bahwa ”Indonesia is common sense made difficult.” Bahkan, dengan jengkelnya, kita dapat mengatakan bahwa akal sehat pun (di republik ini) dibuat sakit. Inilah sebab beberapa media cetak menyebut bahwa pembangunan ekonomi-politik kita masih sebatas jargon. Beberapa indikasi menguatkan hal tersebut. BPN (9:2010), misalnya menyebut bahwa 6.2% penduduk menguasai aset nasional. Sedangkan 93.8% penduduk mendapat sisanya. Tentu, dengan komposisi yang demikian timpang, sebaran kesejahteraan tak akan terwujud, pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadi mubazir, kesenjangan ekonomi meningkat dan kerusuhan sosial akan tampak di depan mata.

Laporan itu juga menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi selama enam tahun kinerja pemerintah dan kabinetnya tidak dapat diartikan hebat karena yang tumbuh sesungguhnya hanya dinikmati 6.2% penduduk. Tentu, dengan angka pertumbuhan rata-rata 6% tiap tahun menjadi pertumbuhan yang tidak berkualitas dan tidak bermakna karena hanya segelintir orang yang menguasainya. Angka ini mendapatkan pembenarannya jika kita baca hasil riset BPS tentang kemiskinan. Jika ukurannya UMR, kemiskinan kita 56.72% =133 juta penduduk. Jika ukurannya WB&PBB maka kemiskinan kita 34.03% atau sebanyak 78.27 juta. Anda di mana kira-kira?

Melampaui analisa para ekonom yang hanya mendasarkan diri pada keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan ekonomi, penulis justru ingin menyebutnya sebagai “kolonialisme ekonomi lokal.” Kolonialisme seringkali secara harfiah berarti pencaplokan satu negara (establishment of full state) terhadap wilayah/negara lain. Kolonialisme ini mulai marak sejak tahun 1450-an. Pemikiran terpenting pada jaman itu yang melatarbelakangi praktek kolonialisme, adalah keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi suatu negara bisa dicapai dengan jalan menguasai sebanyak mungkin sumberdaya ekonomi yang tersebar di banyak negara. Tujuan tersebut dapat diperoleh bila negara kaya sumberdaya alam tersebut dijajah.

Persoalannya adalah pada pelaku dan subjek dari kolonialisme tersebut. Jika yang melakukannya adalah asing, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kewajaran dari bertarungnya ideologi yang berkembang. Tetapi, jika pelakunya adalah kawan seiring, pemerintahan sendiri dan sesama warga negara maka hipotesanya menjadi jelas: penjajahan oleh, dari dan untuk orang lokal yang fokus di bidang ekonomi dalam rangka mengkayakan diri sendiri.

Apa ciri utama dari penjajahan lokal? Pertama tentu saja, republik ini (seakan-akan) diurus dengan tujuan mulia tetapi menghasilkan hal-hal yang nista. Bagaimana ranking korupsi stabil di angka juara, prestasi olahraga terjun drastis, kerusakan lingkungan dan banjir di mana-mana adalah buktinya. Kedua, republik ini (seakan-akan) dikelola dengan cara-cara benar tetapi memperoleh hasil buruk. Lembaga hukum yang pincang, legislatif yang mengurus diri dengan plesir ke luar negeri, presiden yang memilih nonton bola daripada mengurus bencana adalah akibatnya.

Ketiga, penggunaan lanskap ekonomi yang anti-konstitusi. Dalam ekonomi yang anti konstitusi, ekonomi rakyat adalah akibat, bukan tujuan. Karena bukan tujuan maka lanskap ekonominya adalah pro konglomerat global dan pasar bebas. Selebihnya, pemerintah tunduk pada kuasa global dan ”tak hadir” ketika warganya menuntut ”tangan-tangan kuatnya” menolong mereka. Pemerintah menjadi ”pelayan dan kaki tangan asing” di tanah mereka mendapat mandat. Ketidakhadiran UU Perekonomian Nasional, absennya Kurikulum Ekonomi Nasional, hilangnya Pendidikan Ekonomi Politik Konstitusi adalah ”bukti tak terbantahkan” dari absennya kesadaran pemerintah dalam melaksanakan ekonomi konstitusi. Kita dapat menyebutnya dengan serius bahwa yang dialami adalah ”bekerjanya penjajahan berdasarkan logika dan praktek legal drafting.” Sebuah kolonialisme baru yang mengambil ”kekayaan negara” bukan dengan bedil dan senjata, melainkan lewat (cukup) kertas dan pena. Lihatlah produk UU Air, SDA, PMA dan Peraturan Menteri (permen) yang isinya impor bebas. Bukankah itu cukup menjadi bukti?

Keempat, meminjam teorinya Jeffrey Winters (18/10/2010) pemerintah kita mengidap penyakit mentalitas 7%. Penyakit mental ini punya dua dimensi. Satu, ada iman bahwa Indonesia hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7% saja. Target di atas 7% dianggap mimpi dan tidak realistis. Kedua, jika Indonesia bisa mencapai 7%, ini dianggap cukup untuk membuat masa depan jauh lebih baik. Akibatnya, sekali lagi Indonesia menjadi flavor of the day untuk hot money financial yang bersirkulasi dengan cepat di bumi ini. Mestinya, Indonesia waspada terhadap investasi DCCP ini (datang cepat, cepat pergi), bukan membanggakan bahwa uang tersebut tertarik dengan bursa efek Jakarta. Sebab, tidak ada alasan yang mendasar untuk uang tersebut mengalir ke Indonesia selain spekulasi sementara. Kalau berbudi, pemerintah akan hati-hati dengan investasi macam ini. Ada dua alasannya. Pertama, tidak menambah jumlah investasi modal di sektor riil. Kedua, justru pulangnya uang seperti ini yang membuat krisis finansial 1997-1998 ganti status dari hujan biasa menjadi badai luar biasa. Selebihnya tentu, pertumbuhan 7% hanya layak dicapai oleh negara-negara maju ekonomi karena problem mereka hanya pada pengangguran. Sedang bagi negara bekas jajahan yang problem ekonominya adalah kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan penduduk tinggi maka seharusnya angka pertumbuhannya harus dua sampai tiga kali lipat.

Kelima, bekerjanya pemerintahan dalam merubah negara organik-merdeka menjadi negara centeng-makelar. Dalam bahasa I. Wibowo (2010:85), Indonesia menjadi negara makelar global karena tunduk pada kuasa konglomerat global yang dirajai oleh multi national corporations (MNC). Lahirlah ungkapan Paul Valery (1871-1945), si l’etat est fort, il nous ecrase, s’il est faible, nous perrisons—bila negara kuat rakyat digilas, bila negara lemah rakyat binasa. Kwik Kian Gie dan Sayidiman Suryohadiprojo (2010) menyebut bahwa, jika pola broker state yang diselenggarakan oleh kita, maka yang ada adalah “pembangunan ekonomi di Indonesia,” bukan pembangunan ekonomi warga negara Indonesia.

Lebih jauh Kenichi Omahe (1995) menyebutnya sebagai The End of Nation State dikarenakan ketidakmampuan aparatus pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Argumen Omahe adalah karena munculnya globalisasi (global capital markets) dan lembaga keuangan internasional membuat pemerintah tak berdaya, sebaliknya menjadi hamba. Akhirnya, mereka paria di tengah kemerdekaannya. Wujudnya ada, prestasinya hampa. Singkatnya, lahirlah diktator baru di bidang ekonomi, diktator finansial yang berasal dari kawan seiring seperjalanan. Mereka menjadi aktor baru yang dikuatkan kehadirannya setelah era reformasi politik. Tentunya, lebih kejam dan menghisap serta menjijikkan.

Sungguh, praktek kolonialisme lokal ini berkelindan dengan praktek kolonialisme modern yang menerapkan sistem akumulasi modal dan didasarkan pada ekspor kapital dari negara maju ke negara berkembang yang diikuti oleh penggunaan sumberdaya politik dan militer untuk melindungi dan menjaga alat-alat produksi tersebut (Evans, 1979:16). Dua instrumen utama yang digunakan dalam praktek imperialisme modern saat ini adalah utang luar negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Sesungguhnya, Indonesia di tangan penjajah juga pernah memainkan strategi ekonomi campuran: liberal dan pelibatan/campur tangan negara. Misalnya dengan melakukan, (a)Pembatasan produksi. Dalam hal ini misalnya, untuk lepas dari krisis 1929 yang bersifat ekonomik; pemerintah Hindia Belanda membatasi produksi Tambang Minyak Sumut (sekarang pertamina) dan pembangunan produksi industrial hanya di Jawa. (b)Proteksi pasar dan manufaktur. Dalam hal ini misalnya, pemerintah mengusahakan pabrik gula dan teh.

Sayangnya, usaha-usaha tersebut gagal total karena kolonialisme di Indonesia tetap berpijak pada tiga tujuan. Pertama, meningkatkan produksi pribumi untuk melayani penjajah. Kedua, mengontrol hasil bumi pribumi yang diperuntukkan untuk penjajah. Ketiga, memulihkan kemakmuran negeri penjajah Belanda. Kalau mau ditambah tujuannya adalah mewariskan utang sebanyaknya pada pribumi sehingga miskin. Karena itu, kemiskinan rakyat Indonesia jelas bukan hanya persoalan keterbatasan epistema dan tujuan liberalisme/kolonialisme tetapi juga karena sumber daya manusia (SDM) lemah yang fokus pada pelayanan terhadap penjajah. Terlebih, SDM kita memang dibuat hancur dan dihancurkan secara sistematis oleh kekuatan-kekuatan kolonial internasional.

Dalam sejarahnya, kita memang selalu ada dalam konteks pertumbuhan kapitalisme dan sejarah penjajahan internasional. Dalam perjuangan merebut maupun mempertahankan kemerdekaan itu pula kita tetap dalam ruang sejarah kapitalisme yang menjajah. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali menempatkan kapitalisme sebagai sebuah imperatif sejarah (historical imperrative) di samping juga menyadari keberadaannya dalam interdependensi global yang ditandai oleh ”integrasi dan resistensi relatif.” Artinya, melakukan integrasi secara penuh akan dengan mudah menjebak negara ke dalam lingkar dependensi global yang lebih mendalam. Sementara melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dunia hanya akan melahirkan nasionalisme yang terlampau eksotik. Ingatlah, 12 tahun reformasi, warga negara hanya baru mampu menggusur politisi otoriter tetapi belum berhasil menggusur ekonom (saudagar) jahat. Karena itu pilihannya adalah interdependen yang cerdas, cermat dan konstitusional.

Posisi interdependen diandaikan sebagai konstelasi yang netral, tetapi sebenarnya ada operasi-operasi tersembunyi yang berlangsung di baliknya. Sejumlah intelektual menyebut kolonialisme sebagai mitos karena dalam kolonialisme timbul adanya ”kekuasaan yang beroperasi dalam keriangan.” Kita seolah merayakan keragaman, padahal yang berlangsung sebenarnya keseragaman. Kita seakan hidup dalam pertumbuhan tetapi yang terjadi adalah ketidakadilan ekonomi. Kita seakan berhasil menumpas para diktator politik tetapi yang terjadi adalah menciptakan diktator ekonomi [baru] yang lebih bengis. Semakin jelas, bahwa meskipun ada agenda-agenda politik yang didesain oleh kekuatan pasar global, ia hanya sebatas pada logika-logika akumulasi kapital ketimbang akumulasi demokrasi. Karena itu, urusan bagaimana kapitalisme dan rejim pasar global membawa berkah atau bencana, akan banyak ditentukan oleh upaya-upaya kreatif dan progresif dari setiap negara untuk lari dari posisi sebagai negara yang serba diatur (regulatory state) oleh rejim pasar global.

Jika itu yang dituju maka kita dapat argumentasi akademiknya dari konstitusi (UUD 45) dan dari riset Ian Bremmer (2009). Dari UUD 45 kita mendapati beberapa pasal yang melindungi warga negara dari amok kolonial serta kewajiban negara untuk ikut dalam urusan kemiskinan dan kesejahteraan warga negaranya. Jika kita baca dengan cermat UUD 1945 maka, Indonesia memiliki pasal (33) yang mengatur arah dan strategi kebijakan ekonomi. Ayat (1) menyebutkan bahwa pengaturan ekonomi seharusnya ”disusun” dan berbasis pada kekeluargaan plus kebersamaan (gotong royong). Asas kekeluargaan di sini, biasa diterjemahkan, misalnya oleh Sri Edi Swasono sebagai asas kebersamaan dan brotherhood antar semua kelompok pelaku ekonomi, bukan family system.

Ketentuan demikian ini sebenarnya tidak terlalu aneh, karena banyak negara juga menerapkan kebijakan serupa ini. Misalnya, artikel 142 Konstitusi Taiwan yang antikomunis menetapkan: The national economy shall be based on the principle of people’s livelihood and shall seek to effect the equalization of land right and regulation of private capital in order to assure an equitable distribution of national wealth and sufficiency for the people’s livehood. Bahkan artikel 143 paragraf (1) menentukan: All land within the territorial of the Republic of China shall belong to the entire body of citizens. Private ownership of land, acquitted by the people in accordance with law. Privately owned land shall pay taxes according to its value and may be purchased by the government according to its value. Di sini digunakan istilah shall belong to entire body of citizens, artinya tanah itu dimiliki oleh negara, bukan hanya dikuasai yang maknanya dipersempit hanya sebagai regulator seperti yang dipikirkan oleh banyak ekonom.

Dengan demikian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti yang dimaksud oleh pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ini harus dipahami dalam makna dikuasai dalam pengertiannya yang lebih luas. Yaitu, termasuk juga dimiliki oleh negara dan pada saat bersamaan orang atau subyek asing tidak boleh menjadi pemilik hak atas tanah (SDA). Negara atas nama rakyat yang berdaulat menguasai dan memiliki tanah, wilayah air, dan wilayah udara Indonesia seluruhnya, dan dengan demikian negara tidak boleh dipahami hanya berperan sebagai regulator dan wasit saja. Apalagi hanya sebagai penonton sebagaimana yang dimaui oleh neoliberalis.

Dengan demikian istilah “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) ini juga mencakup pengertian “dimiliki oleh negara” seperti memang demikianlah pengertiannya ketika pertama kali ketentuan ini dirumuskan pada tahun 1945. Ini yang membedakannya secara diametral dengan konsepsi neoliberal. Sebab, dalam konsep yang diimani kaum neoliberal, kehadiran negara dan aparatusnya sesungguhnya untuk menjamin bahwa sistem pasar yang menyiksa warga negara dapat bertahan. Argumen Chatib Basri (2010) mewakili kaum neoliberal sangat jelas, “intervensi peran negara adalah upaya mempertahankan sistem kapitalisme yang ada.”

Adapun ayat (2) ditegaskan bahwa seluruh rakyat berhak untuk ikut berproduksi dan ikut menikmati hasilnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam ayat (3) diatur bahwa ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ini berarti konstitusi menjamin, rakyatlah pemegang hak atas kekayaan sumber daya alam (SDA) tersebut. Dalam hal yang paling kongkrit, DPR dan Pemerintah ketika akan melakukan pengolahan SDA melalui undang-undang maka mereka harus terus berkonsultasi dengan rakyat yang terkait langsung dengan daerah di mana SDA tersebut berada. Tetapi hal ini sudah lama tidak menjadi pertimbangan.

Meskipun demikian, pembahasan pasal 33 yang mengatur pengelolaan ekonomi seharusnya tidak terlepas dari pembahasan pasal-pasal tentang tanggung jawab sosial negara terhadap warganya, baik kewajiban untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, serta dalam menjamin orang miskin. Dalam pasal 27 misalnya, ditegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak rakyat atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Pada pasal 28 (c) disebutkan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara. Sementara pada pasal 31 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sayangnya, dalam hal pendidikan yang mestinya menjadi tanggungjawab negara berubah menjadi tanggungjawab swasta sehingga banyak perguruan tingggi negeri diswastanisasikan atau dijadikan komoditas yang dapat dijual-belikan.

Dalam pasal 34 juga ditekankan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara. Pasal 23 ayat 1 menegaskan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, pengelolaan anggaran dan keuangan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Kita mencatat bahwa atas gagasan ini lahirlah Tap MPR No. XVI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokratisasi Ekonomi. Sebuah Tap MPR yang didesain oleh Fachry Ali dan Fadel Muhammad.

Apabila pasal-pasal ekonomi dan sosial tersebut diyakini saling terkait, maka dalam UUD 1945 ada enam pasal, yaitu pasal (23), (27), (28), (31), (33) dan (34), yang keseluruhannya saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat. Dan, apabila keenam pasal ekonomi-sosial tersebut dimaknai secara bersama, menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam (SDA) strategis. Tentu saja karena tugas sosial-ekonomi negara terhadap rakyat sangat berat sehingga akan mengandalkan SDA sebagai sumber pembiayaannya.

Dengan demikian, menjadi semakin tegaslah kenyataan bahwa UUD 1945 bukan saja konstitusi di bidang politik (political constitution), tetapi juga konstitusi ekonomi (economic constitution or the constitution of economic policy). Ia menjadi dokumen yang melambangkan pohon kuat akar ke dalam, batang tegas ke luar dan ranting rimbun daun dan buah ke atas. Ia cita-cita sekaligus petunjuk ke mana labuhan ekonomi-politik harus ditambatkan.

Sedang dari Ian Bremmer kita dapati dalam ”State Capitalism Comes of Age: The End of Free Market? Foreign Affairs,” bahwa kehadiran krisis global dua tahun terakhir menyebabkan peningkatan intervensi negara/pemerintah bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara paling maju (development countries). Bremmer menyebutkan ini sebagai gelombang “kapitalisme negara” (state capitalism) yang memfungsikan negara sebagai leading economic actor yang mengarahkan pasar untuk berbagi tujuan politik, ekonomi, dan sosial. Rule of the game akan bergeser dari keniscayaan neoliberal seperti liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, kepada peningkatan efektifitas peran negara dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Dus, dalam ruang globalisasi maka pilihannya adalah memanfaatkan peluang secerdasnya, menempatkan negara agar bekerja untuk warganya dan melihat dengan dingin resiko-resiko yang harus dihindari. Sudah saatnya kita melihat dan membaca kembali kehadiran negera, pasar dan saudagar beserta globalisasi dalam hubungan yang setimbang. Negara otorititer kita tinggalkan, negara centeng kita lupakan tetapi negara organik kita ciptakan dan jalankan.

**
“Bagaimana keluar dari struktural diktator finansial? tanya Furnivall (1939) mengawali kuliah pagi di depan mahasiswanya. Adalah dengan merealisasikan konstitusi, jawabnya lagi.” Ini adalah jawaban atas problem akut yang kita hadapi. Argumentasinya karena konstitusi merupakan jelmaan dari cita-cita dan watak dasar suatu bangsa demi terciptanya dunia yang lebih baik pasca kemerdekaan. Dunia yang lebih beradab dibanding zaman kolonial. Dus, konstitusi menjadi tiang pancang yang merefleksikan dan memproyeksikan jalan ekonomi-politik yang harus ditempuh oleh semua warga negara demi tercapainya cita-cita nasional.

Tentu, tak cukup dengan membaca konstitusi. Lebih jauh, ”ubahlah tulisan dan janji (konstitusi) menjadi kenyataan ekonomi,” kata Supomo (1903-1958). Sebab, sebaik-baik pasal dalam konsitusi akan mubazir tanpa itikad kuat pelaksanaannya. Setidaknya, jika kita baca konstitusi maka haluan ekonomi hari ini wajib diganti paradigma pertumbuhan dengan pemerataan, lalu fokus pada industri maritim/laut, fokus pada sektor riil/infrastruktur dan manufaktur yang berbasis pertanian serta kelautan. Kita dapat menyebutnya sebagai modern maritime state civic nationalism.

Atau jika menggunakan tesis J.S. Furnivall adalah dengan mempraktekkan kesadaran praksis bahwa yang kita hadapi adalah ‘ekonomi majemuk’ (plural economy). Dalam ekonomi majemuk, seperti Indonesia, terdapat berbagai golongan masyarakat yang memainkan peran ekonomi yang saling berbeda, tetapi tidak saling berbaur, meskipun masing-masing golongan hidup saling berdampingan dalam satu kesatuan politik, yaitu Indonesia. Masyarakat majemuk—menurut tesis J.S. Furnivall (1939:viii)—adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa golongan sosial yang hidup berdampingan, tapi tidak berbaur dalam satu unit aksi ekonomi-politik. Mereka punya fungsi ekonomi-politik berbeda dan hidup terpisah sebagai tata sosial yang terpisah. Ciri paling utama dalam masyarakat majemuk adalah tidak ada kehendak bersama (cita-cita nasional) kecuali, mungkin, dalam urusan-urusan mahapenting, seperti pertahanan terhadap agresi dari luar dan perang melawan penyakit.

Dalam kehidupan ekonomi-politik yang tak memiliki kehendak bersama akan dihasilkan ketiadaan permintaan sosial bersama. Disorganisasi permintaan sosial dalam masyarakat majemuk ini punya dampak jauh; komunitas cenderung diorganisasikan untuk produksi diri sendiri bukan kehidupan sosial bersama; permintaan sosial menjadi tidak teratur dan tidak efektif, anggota-anggotanya tidak bisa hidup sepenuhnya sebagai warga komunitas homogen, reaksi terhadap kondisi-kondisi yang menghadang mereka tidak dapat dilakukan dengan cepat, sebaliknya lambat dan birokratis plus melalui perdebatan yang berbelit dan panjang sehingga susah menemukan konsensus yang baku. Padahal, walaupun praktik kolonialisme/kompeni berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, kebijakannya tetap sama sepanjang sejarah: menjajah untuk memperkaya diri.

Di atas segalanya—mengacu pada sejarah pembangunan ekonomi-politik republik Indonesia—kita tidak boleh menggantungkan berhasilnya revolusi ekonomi ini dari hebatnya peraturan-peraturan. Sebab, sebanyak dan sebaik apapun peraturan jika implementasinya buruk—seperti selama ini—maka tak ada hasil kecuali stagnasi ekonomi. Dan, stagnasi ekonomi ini memang hasil terbaik dari penjajah(an) lokal. Karena itu, perhatian utama dan tugas pokok kita semua adalah menutup buku ekonomi neoliberal untuk selamanya dari bumi pertiwi, bumi Indonesia.

Maka, jika mau merdeka ekonomi dan politik, kita semua harus mendalami berbagai permasalahan bangsa dengan selalu berupaya untuk menyumbangkan gagasan-gagasan baru bagi kehidupan yang lebih baik agar menghasilkan kenegaraan-kemanusiaan dan keberperadaban. Singkatnya, kita harus meneladani para pahlawan yang benar dalam cara dan tujuan serta bermartabat dalam hasil dan pencapaian. Para pahlawan yang menulis konstitusi dan berusaha mempraktekannya, walaupun belum berhasil 100% di bumi pertiwi ini. Tetapi sambil harus diingat nasehat Sutan Sjahrir (1909-1966), “jika pemimpinmu tak berjiwa pahlawan dan nabi, mereka akan terbiasa membungkuk dan berlari untuk penjajah. Tak sudi pengetahuan, tak peduli perkaderan, tak hirau warga negara.” Inikah yang sedang kita alami? Entahlah.

**
Mengakhiri pidato ini, mari kita renungkan hipotesa Hatta (1956:8) ketika menyampaikan pidato dalam judul Lampau dan Datang untuk mendapat gelar Doktor Honoris Causa di UGM, tiga hari sebelum mengundurkan diri dari wapres. “Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi, revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosial dan ekonominya.” Sebuah hipotesa yang oleh George Kahin (1978:11) disebut sebagai “aspek-aspek terpenting dari pemikiran politik dan sosial ekonomi Hatta.”

Wassalamu alaikum Wr.Wb[]

Daftar Bacaan:
Chatib Basri dalam, A. Prasetyantoko, Ponzi Ekonomi, Penerbit Kompas, 2010.
Darmaningtyas, Edi Subkhan, Fahmi Panimbang, Tirani Kapital Dalam Pendidikan, Pustaka Yashiba&Damar Press, 2009.
Fahmy Radhi, Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, Penerbit Republika, Jakarta, 2008.
Hendri Saparini, Kembali Pada Jalan Ekonomi Konstitusi, “Kompas,” 11 Juni 2010.
Ian Bremmer, ”State Capitalism Comes of Age: The End of Free Market? Foreign Affairs, 2009.
Ishak Rafick, Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, Ufuk Press, Jakarta, 2007.
I. Wibowo, Negara Centeng dan Negara Saudagar Di Era Globalisasi, Kanisus, Jogjakarta, 2010
J.S. Furnivall, Netherlands India: A Study of Plural Economy, (terj.) Freedom Institute&Gramedia, Jakarta, 2009.
Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Kwiek Kian Gie, Indonesia Menggugat Jilid II? Buku Putih Tanggapan Terhadap Pikiran Boediono, 2009.
M. Yudhie Haryono, Republik Yang Menunggu, Kalam Nusantara, Jakarta, 2009.
M. Rizal, Laporan Setahun SBY-Boediono, Wawancara Dengan Jeffrey Winters: Kalkulasi SBY Naif dan Salah, Detik News, Senin, 18/10/2010.
Muhammad Hatta, Lampau dan Datang, UGM Press, Jogjakarta, 1956.
Soeharsono Sagir dkk., Naskah Akademik RUU Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Kalam Nusantara, Jakarta, 2009.
Sri Edi Swasono, (ed.), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat: Memperingati Satu Abad Bung Hatta, Yayasan Hatta, Jakarta, 2002.
Sutan Sjahrir, Renungan dan Perjuangan, Penerbit Djambatan&Dian Rakyat, Jakarta, 1990.
Tan Malaka, Uraian Mendadak, tt., 7 Nopember 1948.

pancasila dan globalisasi

Pancasila dengan Globalisasi

1. Globalisasi
McLuhan yang merupakan seorang pemikir komunikasi pada tahun 1964 telah melontarkan konsepnya mengenai The Global Village, namun konsep globalisasi baru masuk kajian dunia universitas pada tahun 80-an sebagai suatu pengertian sosiologi yang dicetuskan oleh Roland Roberston dari University of Pittsburgh, meskipun secara umum globalisai dianggap sebagai suatu pengertian ekonomi (Tilaar, 1997:15).
Tabb (2001:10) mengatakan bahwa definisi globalisasi merupakan sebuah kategori luas yang mencakup banyak aspek dan makna. Selanjutnya dia mengatakan bahwa:
“Istilah tersebut berarti sebuah proses saling keterhubungan antar negara dan masyarakat. Ini adalah gambaran bagaimana kejadian dan kegiatan di satu bagian dunia memiliki akibat signifikan bagi masyarakat dan komunitas di bagian dunia lainnya…. Ini bukan saja soal ekonomi tapi bahkan meningkatnya saling ketergantungan sosial dan budaya dari desa global yang minum Coke dan menonton Disney”

Malcom Waters dalam bukunya Globalization, membuat beberapa kemungkinan mengenai proses mulainya globalisasi. Pertama, globalisasi muncul sejak manusia hidup di bumi ini; kedua, globalisasi lahir sejalan modernisasi yang dimulai dikenal peradaban Barat yang sejalan dengan perkembangan kapitalisme, ketika, globalisasi merupakan fenomena baru yang berkaitan dengan pascaindustri, pascamodern atau disorganisasi kapitalisme. (Tilaar, 1997:16).
Proses globalisasi mempengaruhi pada hampir keseluruhan arena kehidupan manusia. Tetapi pada umumnya meliputi arena ekonomi, politik, dan budaya. Pada arena ekonomi mempengaruhi dimensi perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar uang, dan pasar kerja. Pada arena politik mempengaruhi kedaulatan negara, fokus pemecahan masalah, organisasi internasional, hubungan internasional, dan politik budaya. Pada arena budaya mempengaruhi dimensi lanskap kepercayaan (sacriscape), lanskap etnik (etnoscape), lanskap ekonomi (econoscape), dan lanskap persantaian (leisurescape).
Pandangan Marxian menganggap arena ekonomiah yang menentukan, sedangkan pandangan Parsonian menganggap arena budaya yang menentukan, sedangkan arena lainnya mengikuti. Tabb (Tilaar, 2001:14) berpandangan bukan hanya pada arena itu saja yang dipengaruhi globalisasi melainkan baik atau buruk. Bagi mereka yang diuntungkan cenderung menyukainya dan tidak menghendaki campur tangan pemerintah. Sementara yang berfikir bahwa mereka dirugikan atau takut akan kehancuran dan mahalnya ongkos sosial globalisasi akan usaha penyebaran keuntungan secara lebih fair . Tabb mengatakan bahwa untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer. Masalah globalisasi bukan melulu eksploitasi atau pekerja dunia ketiga atau kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasa dan korporasi perdagangan raksasa, di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang politik mengakibatkan semakin berkurangnnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau (chaos).
Berkaitan dengan globalisasi terhadap konsep etnis dan bangsa ada hal yang menarik terjadi dalam proses tersebut, yang oleh Naisbitt (Tilaar, 2001) disebut sebagai paradoks, yang menimbulkan efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi. Efek diferensiasi terlihat pada runtuhnya negara Uni Soviet akibatnya munculnya sub budaya etnis (etnosentrisme). Negara yang dulunya terdiri dari pelbagai jenis etnis kini terurai ke dalam negara-negara kecil akibat munculnya nilai-nilai budaya etnis. Masalah semacam itu disadari benar oleh para founding fathers negara kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pengakuan terhadap nilai-nilai sub budaya yang dari bangsa Indonesia yang bhinneka (berbeda-beda) namun keseluruhannya diikat oleh satu cita-cita untuk menciptakan budaya nasional yang diterima sebagai puncak budaya etnis. Efek homogenisasi terjadi terutama karena pengaruh komunikasi yang semakin intens. Televisi telah menjadikan dunia terasa sempit dan cita rasa manusia seolah diseragamkan. Tapi pada sisi lain pengaruh komukasi juga menyebabkan negara-bangsa (nation-state) yang homogen berubah ke arah suatu multikulturalisme. Pusat kekuasaan bisa beralih ke pinggiran, sedangkan budaya yang dulunya di pingiran (periphery) bisa berpindah ke pusat.
Paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di sisi lain kesenjangan itu juga terjadi di dalam negara-negara terebut, yaitu antara masyarakat kaya dan miskin. Kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia, sebagaimana keputusan G-7 dalam pertemuan mereka di Lyon pada akhir Juni 1996 yang menyatakan bahwa:
“Globalisation (global economy) is source of rising living standard reaping the gains from trade, internasional investment, and tecnological progress. For this purpose, developing countries should make adjustment to increased competition and special efforts to eliminate inequality”.
2. Pengaruh Globalisasi
Globalisasi yang menimbulkan krisis multidimensional telah mampengaruhi perkembangan kepribadian manusia berupa krisis identitas dalam diri individu, kelompok dan masyarakat termasuk di dalamnya kader . Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pembinaan kepribadian kader yang merupakan pemberdayaan diri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul akibat globalisasi. Kader partai harus mempunyai identitas diri yang kuat dan memiliki antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi.
Heilbroner ( Tilaar,1997:34) menyatakan bahwa:
“masa depan atau esok hari hanya dapat dibayangkan dan tidak dapat dipastikan. Masa depan tidak dapat diramalkan. Manusia hanya dapat mengontrol secara efektif kekuatan-kekuatan yang membentuk masa depan pada hari ini. Dengan kata lain masa depan adalah masa kini yang diarahkan oleh manusia itu sendiri. Apabila manusia masa kini tidak mengenal kemungkinan-kemungkinan yang akan lahir serta kekuatan-kekuatan yang akan membawa kehidupan umat manusia di masa depan tidak dikenal maka manusia itu akan menderita akibat ketidaksadarannya itu. Dengan kata lain manusia yang tidak mempunyai persepsi terhadap masa depannya akan dibawa oleh arus perubahan yang dahsyat yang membawanya ketempat yang tidak dikenalnya. Maka hasilnya sudah dapat dibaca, yaitu kehidupan di dalam ketidakpastian atau chaos”.
Untuk membangun kepribadian kader dalam menghadapi problematika yang muncul akibat globalisasi sehingga tidak terjebak dalam arus perubahan yang menimbulkan ketidakpastian (chaos) maka diperlukan pemberdayaan yang bertujuan menjadikan kader sebagai warga dunia yang baik dan bertanggungjawab (good and responsible citizenship) yang menurut Rosada (2000:10) bertujuan :
“… untuk (a) membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global ; (b) menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera dan demokratis; (c) menghasilkan mahasiswa yang berfikir komprehensif, analitis, kritis dan bertindak demokratis, yang … akan menjadi warga bangsa yang mudah dipimpin tapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit diperbudak; (d) mengembangkan kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan; (e) mampu membentuk mahasiswa menjadi good and responsible citizen ( warga negara yang baik dan bertanggung jawab ) melalui penanaman moral dan keterampilan sosial (social skills) sehingga kelak akan mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual kewarganegaraan seperti toleransi, perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokrasi dalam berbagai lapangan kehidupan dan menghargai kearifan lokal (local wisdom). (Dede Rosyada et.al.,2000:10).
3. Respon terhadap Globalisasi
Kenyataan globalisasi yang bersifat paradoksal telah memunculkan perlawanan seperti tercermin dalam peristiwa 9/11. Di Eropa, pada dekade 1970-an, protes terhadap penindasan dimonopoli kelompok kiri. Namun setelah kelompok tersebut mulai melenyap di era 1990-an, maka menurut Eric Hiariej jaringan yang tersisa adalah kelompok Islam Radikal. Hal tersebut tercermin pada seorang mualaf Prancis yang ikut perang Bosnia. Lionel Dumont yang mengatakan “the muslims are the only ones to fight for the system”. Atau seperti yang dikatakan Mohammad Zarif-mantan diplomat Thaliban, yang mengatakan “it is common knowledge that American Imprealisme is the custodian of global capitalism……..the capitalist world selected the Americans as their watchdog on basis of their savageness in WW II” (Kompas, 6 Agustus 2005).
Kegamangan menghadapi globalisasi yang seringkali berkonotasi pada kapitalisme dan imprealisme, bukan hanya monopoli kelompok kiri dan Islam radikal. Kelompok nasionalis, memiliki keprihatinan yang sama. Sukarno, dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB, 30 September 1960, yang diberi judul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World Anew) mengatakan ” Nasib umat manusia tidak dapat lagi ditentukan oleh beberapa bangsa besar dan kuat’. Bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa yang sedang bertunas, bangsa-bangsa yang lebih kecil pun berhak bersuara karena mempunyai tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan sehingga berhak untuk didengar karena mempunyai peranan di dunia ini dan harus memberikan sumbangannya. Imprealisme dan perjuangan untuk mempertahankannya, merupakan kejahatan yang terbesar di dunia kita ini. Indonesia berusaha membangun suatu dunia yang baru, yang lebih baik yang sehat dan aman, di mana terdapat suasana damai dengan keadilan dan kemakmuran untuk semua orang serta kemanusiaan dapat mencapai kejayaannya yang penuh (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, 1961: 129-174).
Pidato Soekarno diperkuat dengan mengutif Al-Qur’an (S. 49: 13):
“Hai, sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasannya yang lebih mulia di antara kamu sekalian, ialah siapa yang lebih taqwa kepadaKu”.
Tahun 1960-an ketika Soekarno menyampaikan pidatonya, dunia sedang dalam amcaman perang nuklir akibat perseteruan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat da Blok Timur yang di pimpin Uni Soviet. Namun Soekarno menolak dikotomi tersebut dan menggalang kekuatan milyaran rakyat di Asia Afrika seraya mengatakan bahwa “semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita, dan jika cita-cita dan konsepsi itu menjadi usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya”. Konsepsi yang diperlukan yang dimaksud Soekarno adalah Pancasila, yang dimaksudkannya sebagai alternatif dari Declaration of Independence dan Manifesto Komunis.
a. Declaration of Independence
Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson dan kawan-kawan yang kemudian diadopsi oleh Kongres Kontinental ke-dua pada pertemuan di Philadelphia pada 4 Juli 1776, merupakan pernyataan kemerdekaan AS dari penjajahan Inggris. Deklarasi tersebut merupakan filosofi sosial politik yang isinya mengandung pemikiran bahwa ada hukum alam (laws of nature) yang menjadi standar tolok ukur dalam penyusunan hukum; semua manusia memiliki hak-hak alamiah yang melekat (unalienable rights); di antara hak-hak asasi manusia yang terpenting adalah kehidupan, kemerdekaan dan mengejar kebahagiaan (Life, Liberty and pursuit of Happiness) dan fungsi pemerintah adalah melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah mendapatkan kekuasaannya berdasarkan persetujuan yang diperintah yaitu rakyat dan tergantung pada kontrak sosial yang dibuat, dengan perjanjian bahwa pemerintah fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat dan apabila pemerintah mengingkari fungsi utamanya dan tidak melindungi hak-hak rakyat dan tidak memberikan keamanan dan kebahagiaan (Safety and Happiness) serta melindungi dari kekuasaan despotis yang absolut, maka rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk melakukan revolusi menyingkirkan pemerintah tersebut dan menggantikannya dengan pengawal keamanan masa depan mereka yang baru (Enclylopedia Americana Vol. 8. 2001 : 592).
Deklarasi yang merupakan ekspresi pemikiran AS tersebut menjunjung hak-hak tingkat individu dalam kerangka Liberalisme. Liberalisme muncul akibat dari perkembangan di Eropa pada abad ke-17, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Voltaire, Montesquieu, Rouseau dan John Locke. Liberalisme dalam politik adalah doktrin bahwa undang-undang, hukum dan politik harus mendukung kebebasan individu berdasarkan keinginan rasional. Liberalisme berasumsi bahwa setiap individu adalah rasional, sehingga mempunyai hak untuk menggapai keinginan-keinginannya dengan menolak peran negara. Dalam ekonomi mereka dikacaukan dengan laissez-faire, suatu doktrin yang menentang aturan pemerintah di bidang bisnis. Kebebasan berbisnis yang tiada batas di dalam keterbatasan sumber daya dan alat pemuas, dengan menjalankan pasar secara kompetitif, dan pengesahan kepemilikan hak pribadi serta penguatan kontrak. Faham free enterprise disebut juga sebagai free private enterprise dan individual enterprise. Secara teroretik, faham ini menghindari peran negara, namun perlindungan kepemilikan pribadi, penguatan kontrak dan pencegahan monopoli memerlukan peranan pemerintah. Ini semua bertentangan dengan gagasan Adam Smith dan para pengikutnya yang bereaksi terhadap campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi yang merupakan ciri abad ke-17 dan 18.
Pandangan bahwa individu selalu bertindak rasional tidak selamanya benar, faktanya banyak tindakan individu yang tidak rasional dan memerlukan peranan negara untuk merasionalkannya. Kebebasan berusaha tidak memberikan jaminan pemerataan distribusi dan pada gilirannya menimbulkan masalah ketertinggalan sebagian masyarakat dan hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
b. Manifesto Komunis
Pada kutub yang lain adalah Manifesto Komunis yang merupakan penjabaran Marxisme sebagai doktrin sosial ekonomi dan program-program politiknya (Encyclopedia Americana 2001: 439). Manifesto tersebut ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1847 dan dipublikasikan di London tahun berikutnya sebagai Manifest der Kommunistischen Partei atau The Manifesto of Communist Party.
Manifesto terbagi dalam empat bab. Bab Pertama menjelaskan tatanan sosial di Eropa sejak peradaban perbudakan purba. Tatanan itu pada dasarnya berisi sistem dimana kelas penguasa memperoleh kekuatannya dari penguasaan alat-alat produksi. Penggunaan kekuasaan oleh kelas penguasa berakibat pada eksploitasi ekonomi dan pemaksaan politik terhadap rakyat. Perubahan kelas penguasa terjadi apabila ada penguasaan alat-alat produksi yang lebih besar lagi. Perjuangan kelas antara bangsawan feodal dan kapitalis akhir abad pertengahan nampak sebagai dinamika utama dari sejarah masa lalu. Ekonomi menjadi faktor utama perkembangan politik. Atas dasar itu maka ilmu pengetahuan dapat memahami dorongan sejarah dan konsepsi yang realistik dapat dibuat.
Kesimpulan yang didapat adalah bahwa komunisme dapat dilaksanakan sebagai pranata sosial ekonomi dengan produktifitas yang tidak terbatas asalkan tidak ada kepemilikan perorangan pada alat produksi, suatu tatanan tanpa kelas, perjuangan kelas, eksploitasi dan penindasan. Ketika kepemilikan pribadi kapitalis dan persaingan menghambat pendekatan produksi secara kolektif, maka kelas pekerja akan menyatukan diri untuk mengeliminasi sistem kelas.
Pada Bab Kedua, berisi kelanjutan perkembangan gagasan dalam kerangka strategi politik, polemik ideologis, dan sikap psikologis. Bab Ketiga dicurahkan untuk mengkritik aliran-aliran sosialis atau komunis lainnya. Bab Keempat merupakan suatu komentar singkat tentang kelompok-kelompok politik pada masa itu.
Komunisme pada dasarnya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan suatu teori atau sistem organisasi sosial yang berdasar atas pandangan bahwa semua kepemilikan adalah milik umum. Secara khusus komunisme dapat dikaitkan dengan doktrin yang mendorong gerakan revolusioner yang tujuannya adalah menghapuskan kapitalisme dan akhirnya mendirikan suatu masyarakat di mana barang-barang dimiliki bersama dan aktifitas ekonomi direncanakan dan dikontrol secara sosial, sedangkan pendistribusiannya sesuai dengan kapasitas individu maksimal yang diberikan dan sesuai kebutuhan masimalnya (from each according to his capacity, to each according to his needs). Komunisme dibedakan dengan sosialisme dari tujuannya, yang melalui metode demokratis dan konstitusional menasionalisasi secara gradual hanya terhadap alat-alat produksi yang esensial dan mengatur distribusi secara adil pada setiap orang sesuai besaran dan mutu pekerjaannya (to each person for amount and quality of his or her work).
Somerville (Encyclopedia Americana vol. 7, 2001:439) mengatakan bahwa beberapa gagasan manifesto yang dituangkan ke dalam platform partai hanya menarik sebagai kajian sejarah dan beberapa program politik yang disampaikan dalam manifesto tersebut ketinggalan zaman. Dua puluh lima tahun kemudian Marx melihat perkembangan sistem demokrasi parlementer bahwa tujuan-tujuan buruh dapat dicapai melalui parlemen, bahkan untuk perubahan radikal sekalipun.
4. Ideologi Alternatif
Menyadari akan karakteristik gagasan dari Thomas Jefferson dan kawan-kawan serta Marx dan Engels tersebut, serta pertentangan di antara keduanya yang berujung pada ancaman akan terganggunya perdamaian dunia, maka upaya untuk menggali gagasan filosofis dan ideologis yang dapat mewakili milyaran manusia di seantero Asia Afrika menjadi relevan dan memiliki dasar epistemolgis, ontologis dan axiologis.
Memasuki millenium ketiga, polarisasi Timur dan Barat berganti menjadi polarisasi kaya dan miskin, juga mungkin polarisasi Barat dan Islam seperti disinyalir Hutington. Dunia telah memasuki apa yang dinamakan seorang futurolog Toffler sebagai “Gelombang Ketiga” yang ditandai dengan masyarakat informasi, era informasi atau era post industrial. Era yang ditandai dengan munculnya internet pada tahun 1990-an ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tiga dasa warsa sebelumnya.
Fukuyama menandai periode ini dengan berbagai kondisi sosial yang sangat butuh pada sebagian besar dunia industri. Kejahatan dan kekacauan sosial mulai meningkat dan membuat wilayah-wilayah pusat kota dari masyarakat yang paling makmur di muka bumi hampir-hampir tidak dapat dihuni. Institusi sosial kekerabatan menurun tajam. Tingkat kesuburan di sebagian besar negara Eropa dan Jepang begitu rendah sehingga masyarakatnya akan mengalami depopulasi pada abad mendatang; perkawinan dan kelahiran yang semakin sedikit; perceraian meningkat dan anak yang lahir di luar nikah terjadi dalam satu dari tiga anak yang dilahirkan di AS dan lebih dari separo anak di Skandinavia. Akhirnya, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga mengalami penurunan. Sifat dan keterlibatan masyarakat satu dengan lainnya pun telah mengalami perubahan.
Perubahan-perubahan yang drastis terjadi secara bersamaan itu oleh Fukuyama dianggap sebagai penyebab munculnya Great Disruption (Kekacauan Besar) dalam nilai-nilai sosial yang berlaku pada masyarakat era industri di pertengahan abad ke-20.
5. Pancasila
Solusi gagasan apakah yang diberikan oleh Indonesia terhadap dunia dengan kekacauan besar semacam itu ? Apa sajakah pokok-pokok pikiran dalam gagasan alternatif yang dinamakan Pancasila itu. Dalam forum Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960 Sukarno menyampaikan pokok-pokok pikirannya.
Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama, meskipun demikian 85% dari sembilan puluh juta rakyat beragama Islam. Berpangkal pada kenyataan inilah maka Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai yang paling utama dalam falsafah hidup bangsa. Tidak seorangpun yang menerima Declaration of Indepedence, begitu pula pengikut Manifesto Komunis dalam forum PBB menyangkal adanya Yang Maha Kuasa.
Kedua : Nasionalisme merupakan kekuatan yang membakar untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan hidup selama masa perjuangan melawan penjajah bahkan setelah merdeka. Namun nasionalisme bukanlah Chauvinisme, yang mengangap bangsa sendiri lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak memaksakan kehendak kepada bangsa-bangsa lain. Nasionalisme adalah gerakan pembebasan, suatu gerakan protes terhadap imperialisme dan kolonialisme. Inti sosial nasionalisme adalah untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Oleh karena itu nasionalisme menolak imperialisme.
Ketiga: Internasionalisme. Antara nasionalisme dan internasionalisme tidak ada perselisihan dan pertentangan. Internasionalisme tidak dapat tumbuh dan berkembang selain diatas tanah subur nasionalime. Itu dibuktikan dengan adanya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Internasionalisme bukanlah kosmopolitanisme yang merupakan penyangkalan terhadap nasionalisme.
Internasionalisme yang sejati adalah pernyataan dari nasionalisme yang sejati, dimana setiap bangsa menghargai hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme merupakan suatu tanda bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggungjawab, telah menginggalkan sifat kekanak-kanakan mengenai rasa keunggulan nasional atau rasial.
Internasionalisme tidak mengizinkan PBB dijadikan sebagai forum untuk tujuan-tujuan nasional yang sempit, tujuan golongan atau tujuan mencari keuntungan maupun prestige nasional.
Keempat:Demokrasi bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan sosial Barat. Demokrasi merupakan keadaan asli manusia, meskipun bersifat kondisional. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok. Mufakat atau kebulatan pendapat, Perwakilan dan Musyawarah, sehingga tidak terdapat mayoritas maupun minoritas.
Kelima : Keadilan Sosial. Pada keadilan sosial dirangkaikan kemakmuran sosial, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hanya masyarakat yang makmur dapat merupakan masyarakat yang adil, meskipun kemakmuran itu sendiri bisa bersemayam dalam ketidak-adilan sosial. Menerima prinsip keadilan sosial berarti menolak kolonialisme dan imperialisme. Ini berarti usaha yang tegas dan terpadu untuk mengakhiri banyak dari kejahatan-kejahatan sosial yang menyusahkan dunia. Ada pengakuan praktis bahwa semua orang adalah saudara dan bahwa semua orang mempunyai tanggungjawab bersama.
a. Dimensi Moral
Rumusan Pancasila tersebut secara material memuat nilai-nilai dasar manusiawi, yaitu nilai yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, sesuai dengan kecenderungan manusia sebagai manusia (Wahana, 1993:73). Karena sifatnya tersebut Pancasila dapat dikatakan merupakan suatu bonum honestum (nilai yang patut dikejar dan dihormati karena dirinya sendiri), bukan yang sekedar bonum utile (nilai kegunaan) atau bonum delectable (nilai yang menyenangkan keinginan dan dapat dinikmati). Sebagai bonum honestum, Pancasila merupakan suatu nilai moral yang bersifat total, tidak seperti nilai-nilai yang bersifat partikular. Nilai moral menyampaikan suatu tuntunan kepada person sebagai totalitas, maka wajib untuk diberi prioritas diatas semua nila partikular. Tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan nilai moral tersebut dapat disebut bernilai.
Moral (morale) berarti tata cara hidup, moral mengacu pada perilaku yang diharapkan. Menurut Lieebert, esensi moral adalah interpersonal relationship and transaction (Djahiri, 1992;6). Sedangkan menurut Piaget, morality is attitude of respect for persons and for the ruler (Duska & Whelan, 1977:8). Pengertian lain diberikan oleh Bull (1963;3) yang mengatakan bahwa moral berkaitan dengan “code of conduct in society” dan “the pursuit of the good life”.
Otonomi moral
Otonomi moral merupakan istilah yang dirumuskan Kant (Bagus, 2002:766). Kant membedakan istilah otonomi dan heteronomi moral. Heteronomi moral berarti sikap moral di mana orang melaksanakan kewajiban bukan berdasarkan keinsafan tetapi berdasarkan rasa takut, tertekan, takut berdosa. Orang yang demikian hidup sesuai dengan tuntutan lingkungannya, bukan berdasarkan kesadaran, tetapi karena takut ditegur, dimarahi, takut berdosa. Sikap ini terwujud dalam hubungan dengan orang tua, dalam sikap terhadap seksualitas, dalam ketaatan terhadap tuntutan agama. Ini suatu penyimpangan dari sikap moral yang sebenarnya.
Pernyataan sikap moral yang sebenarnya ialah otonomi moral, yang berarti orang taat dan menjalankan kewajibannya karena ia sadar dan insyaf. Tetapi tidak berarti suatu sikap menutup diri. Dalam otonomi moral kita diminta untuk rendah hati menerima situasi masyarakat dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Otonomi menempatkan inti moralitas dalam sikap batin.
Otonomi moral yang mendasarkan pada otoritas individu untuk melakukan pertimbangan dan tindakan moral telah menjadi alasan bagi adanya gerakan anti pendidikan moral (Chazan,1985:9). Para penganjur gerakan anti pendidikan moral mendasarkan argumennya pada beberapa alasan yang bersifat epistemologis karena pendidikan moral diasumsikan sebagai spekulatif tidak ilmiah, tidak alamiah (”assumes that moral education is wrong because of the speculative, non scientific, non agreed upon nature of the contents it comes on the young”); individualis karena asumsi bahwa manusia adalah unik (”he assumptions is that there is a unique human sphere”); sosialis karena pendidikan moral biasanya diajarkan di sekolah borjuis (”a criticism of moral education as generally practiced in contemporary bourgeous schools”); empririkal evaluatif (”that moral education…is simply not attainable in schools “) dan struktural karena sekolah dianggap manipulatif (”that schools, by the very nature of their nature, have been proven to institutions of manipulations and imposition”). Berbeda dengan pandangan-pandangan tersebut Durkheim justru menambahkan elemen moral dengan aspek disiplin yaitu “regularity of the conduct and authority” dan berpandangan bahwa “morality begins with membership of a group; it is not related to an act which has individual interest (alone)” .
Abdulgani (1964:62) memaknai Moral Pancasila dalam arti kata normatif yakni faktor yang mengharuskan manusia dalam tingkah laku kita sehari-hari, baik sebagai pemegang kekuasaan, maupun sebagai rakyat biasa. Dengan moral Pancasila manusia selalu bersedia mempertanggungjawabkan tingkah laku dan sikap tindakan tersebut kepada Tuhan Yang MahaEsa; selalu menempuh cara-cara perikemausiaan dan mengutamakan jalan musyawarah dan mufakat; dan selalu memusatkan daya-upaya kepada terlaksananya kebahagiaan dan keadilan di bidang rohani dan jasmani, untuk kebesaran dan kejayaan jiwa Bangsa Indonesia.
Peneliti berpendapat bahwa Moral Pancasila sebagaimana diungkapkan Abdulgani, secara psikologis dapat dikategorikan sebagai sumber perilaku altruistik dalam pengembangan kepribadian. Staub (1978) mengartikan altruisme sebagai ” an act that is intended solely in benefit to another person or group and which provides no material benefit to person who commits it”. Perilaku altruistik hanya mungkin muncul dari suatu proses pembiasaan melalui pembelajaran budaya (cultural-learning). Mussen dan Eisenberg-Berg (1977) mengatakan bahwa yang diwarisi manusia adalah potensi atau kemungkinan mempelajari berbagai perilaku sosial. Tapi apa yang benar-benar dipelajari tergantung pada situasi sosial. Perilaku altruistik dan penyesuaian sosial merupakan produk dari social learning dan bukan merupakan evolusi biologis. Evolusi sosial berdasar pada mekanisme psikologis dan sosial, bukan pada faktor genetik (Phares, 1984:558). Mengapa manusia dapat mengembangkan suatu moralitas altruistik, dijawab secara berbeda-beda oleh para ahli. Pandangan yang dinamis dari psikoanalisa, mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Piaget berpandangan bahwa penilaian moral sebagai pengejawantahan kematangan proses perkembangan kognitif. Nyaris berpandangan sama, Kohlberg percaya bahwa penilaian moral seseorang muncul melalui beberapa tahap universal pada semua kebudayaan.
Pemahaman perkembangan moral dalam konteks psikologis demikian nampaknya belum menjadi acuan sehingga proses penyadaran akan perlunya disiplin tersandera pada tata tertib yang artifisial. Sebagai contoh pada sebuah penyelenggaraan diklat sebelum pemilu 2004 kepada peserta dilakukan uji air kemih untuk mendeteksi adanya siswa yang menggunakan narkoba melalui Tes Urine yang diselenggarakan sebuah laboratorium kesehatan. Pada saat itu memang gencar sekali media massa memberitakan mengenai para anggota lembaga legislatif yang terjerumus sebagai pengguna narkoba dan perilaku menyimpang lainnya.
Kebutuhan akan disiplin terutama bagi para pejabat maupun politisi sangatlah mendesak karena seperti dikatakan Padmadinata bahwa di atas demokrasi yang diperlukan Indonesia saat ini adalah disiplin.Disiplin yang dimaksudkannya adalah disiplin diri termasuk etika politik di dalamnya, terutama bagi kalangan elite. Selanjutnya dikatakan bahwa bukan hanya dari negarawan saja dituntut adanya rasa tanggungjawab publik melainkan juga dari para politisi. Kegagalan untuk berperilaku etis ini menyebabkan reformasi menjadi deformasi (PR, 27 Januari 2007).
Pembentukan disiplin melalui pendidikan moral haruslah dilakukan melalui proses pembiasaan (habituasi). Pendidikan melalui kebiasaan merupakan salah satu metode yang dianjurkan Quthb (Sistem Pendidikan Islam, 1988: 363).
Metodologi pembiasaan tentunya memerlukan waktu yang lama untuk ditanamkan pada pribadi seseorang. Kaderisasi yang hanya beberapa hari tentunya tidak dapat secara optimal menginternalisasikan nilai-nilai pada diri seseorang. Apalagi siswa adalah orang orang dewasa yang telah memiliki nilai yang melekat pada dirinya. Kursus kader dengan demikian hanya mampu untuk mengingatkan pada siswa tentang nilai falsafah, ideologi maupun moral yang sesuai dengan kepribadian sebagai kader dan menunjukkan nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan kepribadian seorang kader. Pendidikan instant semacam ini dikritik oleh Rendra (2000:41), tetapi tidak ada yang salah dengan indoktrinasi karena bagi Durkheim pendidikan adalah indoktrinasi. Menurut al Ghazali dalam Ihya Ullumudin (Hawa, 2004: 23) jiwa muda dapat diindoktrinasi. Masalahnya adalah bagaimana indoktrinasi tersebut dapat menyadarkan jiwa agar manusia yang memiliki hati yang sudah membatu atau membeku sehingga nilai-nilai apapun yang diberikan mantul, berubah menjadi hati yang rindu pada Kebenaran (Dahlan,1993:55).
b. Dimensi Ideologis
Selain sebagai nilai moral, Pancasila merupakan suatu ideologi (science of ideas atau weltaanschaung) yang dapat bersifat dogmatik. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang besifat power oriented, totalitarianism oriented, dogmatism oriented dan establishment oriented. Sebagai ideologi yang dapat diterima semua orang, berarti Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Sebagai ideologi Pancasila memiliki dimensi-dimensi : (a) Realitas : yaitu pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai masa lampau; (b) idealisme : yaitu usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan; (c) fleksibilitas : yaitu penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai situasi yang baru yang dikehendakinya (Wahana 1993:86).
Epistemologi Ideologi
Untuk memahami perekembangan ideologi kebangsaan (nasionalisme) perlu kiranya dilakukan kajian filosofis untuk memahami posisinya dalam kehidupan berbangsa dan pengaruhnya terhadap pengembangan kepribadian nasional kader .
Secara epistemologis, sejarah perkembangan filsafat pada periode modern (1500-1800) dibagi dalam tiga babak (Pranarka, 1987:161) : masa modern awal yakni masa antara Descartes sampai Kant; modern tengahan atau zaman aufklarung (the enlightenment) yakni masa antara Immanuel Kant sampai Hegel dan zaman modern akhir yakni zaman idealisme dan positivisme. Masa aufklarung atau pencerahan itulah yang dikenal dengan the age of ideology. Patriotisme, nasionalisme, liberalisme dan sosialisme merupakan ideologi-ideologi yang dominan.
Ideologi muncul karena wawasan gerakan aufklarung yang bercita-cita mengubah masyarakat, menguasai dunia dan membangun dunia. Wawasan itulah yang mengubah fungsi ilmu dari statis eksplikatif untuk mengetahui menjadi dinamik pragmatik, yaitu untuk mengubah, menguasai dan membangun. Jadi tujuan ilmu adalah mengubah masyarakat Selain itu ilmu tumbuh semakin majemuk terutama yang berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai manusia, dunia, masyarakat, moral, politik, Negara dan hukum. Hal itu mendorong tumbuhnya keinginan membangun science of ideas, yaitu ilmu yang memuat pandangan-pandangan dari aliran-aliran pemikiran besar yang ada.
Seperti halnya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, ideologi sebagai ilmu mengenai gagasan-gagasan pun terus berkembang mengikuti pandangan manusia terhadap kehidupan dan permasalahannya yang memerlukan jawaban.
—————————————————————
Perkembangan Ideologi
—————————————————————-
Karakteristik
1. PeriodeKuno (600 SM – 300 M)
Terbaur dengan agama, filsafat, theologi :
§ Ideologi Athena, Sparta, Romawi Kuno
§ Ideologi politheis
§ Ideologi monotheis
§ Ideologi kosmologis
Fokus initi:
Sumber kekuasaan, kekuatan, legitimasi, kedaulatan
2. Periode Pertengahan (300 M – 1500 M)
Terbaur dengan agama, filsafat, theologi:
§ ideologi intelektualis (pengetahuan)
§ ideologi voluntaristik
§ ideologi tata semesta
§ ideologi kebersamaan
§ ideologi moralistik
§ agama sebagai sumber kekuasaaan,
§ kekuatan, legitimasi, dan kedaulatan
-
3. Periode Modern(1500 M – 1800 M)
Ideologi tampil sebagai sistem pengetahuan
“sui juris” dan eksplisit – terbaur dengan
Aufklarung dan filsafat modern:
§ ideologi non dan anti keagamaan (sekuler)
§ ideologi atheis
§ ideologi keagamaan
§ ideologi kemajuan
§ ideologi kemanusiaan
§ ideologi penaklukan/kekuatan
§ ideologi perang
§ ideologi damai
§ ideologi kebebasan individualisme,
liberalisme, evolusionisme, rasionalisme,
naturalisme, idealisme, positivisme,
nasionalisme, kapitalisme, sosialisme,
demokrasi, republic, kolonialisme,
imperialisme, komunisme
4. Periode Kontemporer(Akhir 1800 M – sekarang) yang dapat dibagi menjadi :
a) periode sebelum Perang Dunia II;
b) periode sesudah Perang Dunia II:
sampai tahun 1960-an;
tahun 1960-an, tahun 1970-an, tahun 1980-an
-
Reaksi terhadap intelektualisme dan determinisme,
tetapi belum menemukan ideologi baru yang kuat :
§ anti determinisme
§ anti sistem
§ eksistensialisme
§ humanisme
§ Neo marxisme
§ Freudianisme
§ ilmu sebagai ideologi
§ teknologi sebagai ideologi
§ ideologi Negara-negara
berkembang
§ ideologi Negara-negara maju
§ dependensia
§ strukturalisme
§ ideologi-ideologi keagamaam
§ perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme liberal dan sosialisme
Berbaur dengan ilmu, filsafat, theologi, teknologi,
ekonomi dan politik
Ideologi-ideologi cenderung untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mendasar seperti misalnya arah sejarah dan kebudayaan. Pada sisi lain ideologi mengemukakan dalil-dalil normatif untuk membangun dan menata dunia, masyarakat, sejarah dan kebudayaan. Perkembangan ideologi yang mengacu pada esensi bahwa ideologi adalah kekuatan menumbuhkan pemikiran-pemikiran ideologikal seperti nampak pada facisme dan nasional-sosialisme (Nazi). Suasana seperti itulah yang menciptakan iklim yang menegangkan sehingga memicu terjadinya Perang Dunia I dan II .
Perkembangan ideologi seperti itulah yang membuat nasionalisme atau faham kebangsaan dicurigai di Indonesia. Soekarno, Hatta dan the founding fathers lainnya harus bersusah payah menjelaskan dan mengembangkan nasionalisme. Faham nasionalisme menghadapi kritik dari faham keagamaan. Dialektika antara kedua faham itu dapat ditelusuri dari perdebatan Soekarno dengan Hasan (Persis), Soekarno dengan Agus Salim dan Soekarno dengan Natsir. Kendatipun pergulatan wacana filosofis antara ideologi nasionalisme, keagamaan dan determinasi ekonomi (sosialisme) telah bertemu dalam common platform Pancasila, akan tetapi tidak berarti bahwa pergulatan pada tataran pemikiran ideologik sudah berhenti.
c. Dimensi sejarah
Penanaman jiwa kebangsaan pada kader perlu dimulai dengan memahami arti kemerdekaan Indonesia sebagai suatu revolusi nasional. Revolusi adalah ” eine Umwertung aller Werte” (penjungkirbalikan dari tata nilai yang lapuk untuk diganti dengan yang baru dan “Umgestatltung von grundaus” (suatu perombakan dari akar-akarnya”). Musuh revolusi adalah imperialisme dan kolonialisme. Banyak revolusi di dunia ini, contohnya adalah revolusi kemerdekaan Amerika (1776), revolusi kaum menengah di Perancis (1789), Revolusi proletar di Rusia (1905-1917), Revolusi Turki Kemal Attaturk (1908-1923), Revolusi Tiongkok (1911) dan Revolusi Islam di Iran.
Revolusi Indonesia memiliki tiga segi kerangka tujuan : di bidang politik, suatu Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan Republik yang demokratis dari Sabang sampai Merauke. Di bidang sosial, suatu masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adil dan makmur badaniyah dan rohaniyah, atau dengan lain perkataan, masyarakat sosialis Indonesia. Di bidang internasional, persahabatan dan perdamaian dunia, terutama sekali dengan Asia Afrika, untuk membentuk dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme.
Kebudayaan
Kebudayaan dapat mempengaruhi karakter. Menurut Spranger (Sujanto, Lubis, Hadi, 1984:45), kehidupan manusia dipengaruhi oleh dua macam kehidupan jiwanya, jiwa subyektif yaitu jiwa tiap-tiap orang dan jiwa obyektif yaitu nilai-nilai kebudayaan yang berpengaruh pada jiwa subyektif. Manusia dapat dibedakan atas enam nilai kebudayaan, yaitu Ekonomi, Politik, Sosial, Ilmu pengetahuan, Kesenian dan Agama. Pengaruh dari enam nilai kebudayaan menghasilkan enam tipe manusia : manusia ekonomi (senang bekerja, senang mengumpulkan harta, agak kikir, bangga dengan hartanya), manusia politik (ingin berkuasa, tidak ingin kaya, berusaha menguasai orang lain, kurang mencintai kebenaran), manusia sosial (senang berkorban, senang mengabdi kepada Tuhan, mencintai masyarakat, pandai bergaul); manusia pengetahuan (senang membaca, gemar berfikir dan belajar, tidak ingin kaya, ingin serba tahu); manusia seni (hidup bersahaja, senang menikmati keindahan, gemar mencipta, mudah bergaul dengan siapa saja); manusia agama (hidupnya hanya untuk Tuhan dan akhirat, senang memuja, kurang senang harta, senang menolong orang lain) .
Karakter dipengaruhi oleh faktor jasmaniah dan faktor rohaniyah. Faktor jasmaniah mempengaruhi karakter dan karakter mengekspresikan diri dalam tingkah laku jasmaniah (Sujanto dkk., 1984:19). Karena karakter dipengaruhi faktor-faktor rohaniyah, jasmaniah dan lingkungan maka karakter berkaitan dengan agama, budaya, nilai-nilai tradisi, hukum serta ilmu pengetahuan yang menjadi landasan pembentukan karakter.
Proses pembentukan karakter bangsa karena faktor-faktor budaya seperti itu oleh Catell (Phares, 1984:251) dinamakan syntality yaitu the ways in which individuals develop are also greatly influenced by the groups to which they belong. Faktor-faktor yang membedakan karaktreristik bangsa adalah jumlah (size), kerajinan (affluence),dan ketekunan (industriousness).
Syntalitas membuat karakter satu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain.Karakter bangsa yang dibentuk oleh syntalitas tersebut membentuk suatu kepribadian yang khas baik secara individual maupun kolektif bangsa. Salah satu kriteria kepribadian Indonesia ditawarkan oleh Soekarno (Pidato ketika membuka Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Kota Bandung, Februari 1960).
“Hari depan Revolusi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah berisikan masyarakat adil dan makmur; atau lebih jelas lagi ialah Negara Pancasila, yang berisikan masyarakat sosialis, berdasarkan ajaran Pancasila itu, yaitu sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, watak-wataknya dengan psikologi dan kebudayan Rakyat Indonesia.”
Kepribadian Nasional
Kepribadian nasional merupakan istilah yang banyak diperselisihkan (”national identity is often disputed”) bahkan Abdalla (2007) dari Jaringan Islam Liberal menganggapnya sebagai isu berbahaya, contradictio in terminis bagi agenda demokrasi dan reformasi . Di sisi lain banyak yang mengeluhkan “kepribadian nasional mulai luntur”. Rex, John (2007) peneliti pada Center for Research in Ethnic Relations, University of Warwick, mengakui bahwa “there is a crisis of national identity in the advanced welfare states of Western Europe following post war immigration”. Di sisi lain NPR (2007) dalam releasenya “Exploring America’s National Identity” mengatakan bahwa “nearly two thirds of Americans say our culture and values change as new people” yang mengindikasikan terbentuknya kepribadian nasional di AS. Modood, Tariq (2007) bahkan menyatakan merusak kepribadian nasional dapat mengancam multikulturalisme.
Di Indonesia istilah kepribadian nasional dikemukakan oleh Soekarno ketika mengemukakan mengenai manifesto politiknya yang disingkat USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialime Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin yang semua itu dinamakan : Kepribadian Nasional). Mukti Ali (1971) mengaitkan dengan etika agama dalam pembentukan kepribadian nasional dan pemberantasan kemaksiatan.
Penulis berpandangan bahwa Kepribadian Nasional adalah karakteristik yang dimiliki suatu bangsa sebagai perwujudan dari cita-cita, pengalaman sejarah dan budayanya.
Nilai-nilai filosofis untuk membangun karakter bangsa dan kepribadian nasional tentu sangatlah diperlukan dalam era globalisasi. Untuk itu maka nilai-nilai tersebut harus dikenal, diterima, diinternalisasi, diaplikasi dan diproyeksikan dalam hubungan antar manusia. Proses tersebut adalah proses pembiasaan atau habituasi. Salah satu sarana untuk melakukan pembiasaan adalah dalam interaksi antar kader.
6. Kebangsaan
Pemahaman mengenai posisi Pancasila dari berbagai prespektif tersebut diperlukan agar penanaman rasa kebangsaan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan dalam kerangka menghadapi globalisasi. Kebangsaan setidaknya memiliki dimensi pemahaman, cita-cita dan tindakan. Pada tataran pemahaman ia berisi faham untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan memberikan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, pada tataran cita-cita ia mendorong berbuat secara efektif untuk kepentingan bangsa dan dunia serta pada tataran tindakan ia mengarahkan perilaku yang sesuai dengan kepentingan dan kepribadian bangsa.
a. Perkembangan Nasionalisme
Nasionalisme (faham kebangsaan) tidak dapat dilepaskan dari nation (bangsa), yaitu sejumlah orang yang memandang diri mereka sebagai komunitas atau kelompok dan memberikan kesetiaan kepada kelompok di atas kepentingan lainnya. Mereka biasanya memiliki bahasa, budaya, agama, politik dan lembaga-lembaga serta sejarah di mana mereka mengidentifikasikan diri, juga percaya bahwa mereka mengalami persamaan nasib. Mereka biasanya mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung terbentuknya suatu bangsa adalah bahasa, ras, geografi dan lembaga-lembaga politik.
Orang-orang yang membentuk suatu bangsa biasanya mengembangkan nasionalisme. Jika bangsa tersebut mencapai status negara-bangsa (nation-state), mereka mengembangkan suatu kerangka politik yang melindungi penduduk dan membangun lembaga-lembaga negara. Dalam membangun nasionalisme, penduduk mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk disumbangkan bagi kemerdekaan, harga diri, kemakmuran dan kekuatan negara.
Langkah awal pembentukan bangsa dimulai dari pembentukan suku-suku pada masa purba. Pada masa itu perjuangan untuk menguatkan dan meluaskan kelompok berjalan dengan intensif. Ikatan utama mereka adalah pertalian darah. Rasa cinta pada tempat tinggal belum ada ketika itu.
Patriotisme (berasal dari la patrie = fatherland) lahir seiring dengan munculnya negara-kota (city-states) awal. Untuk alasan ekonomi dan pertahanan, penduduk mulai mengelompokan diri dalam beberapa titik strategis. Contohnya adalah Athena yang mengembangkan suatu perasaan solidaritas kelompok yang kuat, warganya merasa sebagai pribumi, dengan budaya yang khas dan persamaan nasib.
Ketika negara-kota saling berkonflik satu sama lain, salah satu dari mereka menguasai yang lain. Contoh suksesnya adalah Roma yang kemudian mengembangkan semangat nasional, ketika kemenangannya di medan perang memperluas perdagangan negara itu. Meskipun hanya sedikit dari wilayah yang ditaklukan itu yang benar-benar loyal.
Di abad pertengahan national-building boleh dikata tidak ada. Kekuasaan politik di tangan kaum feodal tidak memungkinkan tumbuhnya solidaritas di kalangan penduduk. Baru setelah para pedagang kelas menengah tumbuh, mereka mulai mengorganisir diri untuk mengalahkan kaum anarkhi dan sistem feodal. Sedangkan konsolidasi kekuatan oleh raja dimulai di Inggris baru kemudian Perancis, yang memulainya dari pusat. Di pertengahan abad ke-18, negara nasional muncul di hampir seluruh Eropa.
Pada abad ke-18 filsuf Perancis Jean Jacques Rousseeau menekankan nilai dari persatuan massa yang menyatakan diri untuk mencapai tujuan bersama menjadi kebijakan seluruh orang. Hukum harus dibuat oleh rakyat, bukan oleh kerajaan. Doktrin Rousseau tentang kedaulatan rakyat, kemerdekaan individu, persamaan sosial dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) diikuti oleh para pemimpin Revolusi Perancis.
Trauma terhadap Revolusi Industri, negara-negara Eropa melakukan penjajahan untuk menjamin pasokan bahan baku. Untuk kebutuhan memperoleh tenaga kerja mereka melakukan politik etis terhadap negara jajahan yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup pribumi dan memunculkan kesadaran untuk merdeka. Negara-bangsa memunculan di tanah jajahan terutama setelah Perang Dunia II. Keanggotaan PBB meningkat 50 pada tahun 1945 menjadi 190 pada tahun 1990-an.
Munculnya negara bangsa yang baru merdeka melahirkan wacana tentang kepribadian bangsa, seperti tampak pada pada pandangan Sukarno tentang Trisakti yaitu berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; dan berkepribadian dalam kebudayaan (Isak, ed. 2001:160). Keinginan tersebut merupakan suatu hal yang realistis karena meskipun sudah banyak negara-negara yang merdeka sejak tahun 1945, namun negara-negara tersebut masih berkutat dengan masalah kehidupan yang paling elementer seperti penyediaan pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Itu semua menunjukan bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan kemandiriaan ekonomi dan kemampuan mengembangkan kebudayaan dengan tata nilainya sendiri.
b. Penanaman Jiwa Kebangsaan
Penanaman jiwa nasionalisme diharapkan untuk mencapai dua aspek, yakni aspek moral dengan terwujudnya komitmen, dan aspek intelektual dengan terwujudnya pengetahuan yang memadai mengenai nasionalisme dengan segala tantangannya di era globalisasi. Di samping itu pembinaan tersebut mampu memperkuat daya kognitif, afektif dan konatif. Dengan demikian diharapkan didapat pengetahuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, yang tampak dalam pola pikir, sikap maupun tindakan.
Pembinaan nasionalisme dapat menggunakan lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, pers dan media masa lainnya, kursus, lembaga diskusi, serta jalan yang tidak melembaga seperti pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi, pariwisata dan pelayanan umum (Kansil, 1986:228). Pada organisasi sosial politik, kursus yang dilakukan biasanya berbentuk kaderisasi.
Menurut Sulaeman (1998), kaderisasi mengandung pengertian suatu usaha orang dewasa dalam mewariskan nilai-nilai kepada generasi muda agar mereka mampu menjadi pengganti atau penerus di masa yang akan datang. Pada hakikatnya pendidikan pun mengandung unsur kaderisasi, sebab di dalamnya ada kegiatan transfer of knowledge and values.
Di dalam partai, kaderisasi memerlukan pendekatan andragogi, mengingat peserta didik sudah dapat dikatagorikan sebagai manusia dewasa (17 tahun ke atas). Andragogi berasal dari perpaduan dua akar kata bahasa Yunani, yakni “andra” yang berarti orang dewasa dan “agogos” yang berarti memimpin. Andragogi berarti “ilmu dan cara membantu orang dewasa untuk belajar”. Istilah ini digunakan Alexander Klapp pada akhir abad 19, dalam upaya untuk menjelaskan konsep dasar teori pendidikan dari Plato (Widada, 2002: 1).
Andragogi dapat dilihat sebagai pendekatan atau metoda, dapat pula dilihat sebagai sistem. Sebagai pendekatan atau metode, andragogi berkaitan dengan proses belajar/mengajar yang seharusnya terjadi di lingkungan pelajar dewasa. Sedangkan sebagai sistem, andragogi sebagaimana paedagogi, memiliki komponen sistem yang lengkap seperti tujuan, kurikulum, guru, murid dan sebagainya. Institusionalisasi paedagogi pada umumnya berwujud dalam sistem persekolahan, sedangkan institusionalisasi andragogi pada umumnya terealisasi dalam latihan, kursus, santiaji, refereshing, up grading dan sebagainya.
7. Kepribadian Kader
Menurut Megawati bahwa tujuan pelaksanaan kaderisasi adalah “untuk menghasilkan kader-kader yang memiliki tradisi intelektual dan kenegarawanan”. Oleh karena itu kader diharapkan memiliki 4 hal pokok sebagai berikut:
Setiap kader Partai harus memiliki pengertian dan kesadaran ideologi yang tinggi. Tidak pernah ada partai bangsa yang survive tanpa ideologi, karena ideologilah yang memberikan cita-cita, arah dan harapan kehidupan masa depan bangsa. Lebih penting lagi ideologi adalah fondasi Partai dan Negara.
Setiap kader harus betul-betul punya kesadaran dan pemahaman politik yang tinggi sebab persoalan politik akan dihadapinya setiap saat. Dalam keseharian, politik adalah sebuah seni tentang kemungkinan-kemungkinan seni dalam mengelola sumber-sumber daya politik secara otoritatif. Politik harus digunakan untuk merealisasikan nilai-nilai ideologis.
Setiap kader harus memiliki kesadaran berpartai (berorganisasi, pen) yang tinggi. Untuk diperlukan kemampuan memahami dan menyepakati aturan main, kepatuhan, disiplin, militansi dalam memperjuangakan cita-cita.
Setiap kader harus memiliki kesadaran lingkungan dan sosial yang tinggi agar dapat memperjuangkan cita-cita kerakyatan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Kesadaran tersebut harus tercermin dalam kehidupan, dalam menentukan kebijakan, dalam tingkah laku, pergaulan sosial sampai tutur kata. Kesenjangan antra cita-cita Partai dan tingkah laku sosial kader harus dihindari.
Kesadaran ideologi yang dmaksud mengacu pada asas, Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945; Jati diri : Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial; dan Watak : demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka.
Dalam menghadapi globalisasi kader diharuskan “memajukan identitas dan kebudayaan nasional” ; “mendorong multikulturalisme’; dan ‘melindungi hak-hak masyarakat adat’ (indegenous people).
Pembinaan kepribadian yang bertumpu pada penanaman jiwa kebangsaan dapat dirujuk pada prinsip Panca Dharma dari Ki Hajar Dewantara (1957), yakni kemanusiaan, kodrat hidup, kebangsaan, kebudayaan, dan kemerdekaan/kebebasan (Bahrun, 1994:138).
Kader dan Partai
Kader berasal dari kata “le cadre” (bingkai) adalah orang-orang yang ditempatkan pada struktural partai dan juga orang orang yang ditempatkan pada struktural pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara lainnya seperti parlemen (cadre are persons appointed to paid positions in either the government or party apparatus) . Kader merupakan tenaga inti penggerak partai. Partai dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: partai proto (protoparties) , partai kader, partai massa, partai diktatorial dan partai kombinasi kader-massa ( catch-all parties) (Encyclopedia Americana, 2001:337, 491). Kader partai diperlukan pada semua partai terutama partai kader, partai massa, dan partai kombinasi kader-massa. Adanya kader juga merupakan prasyarat bagi sebuah partai modern. Muradi mengutip Satori (PR, 28 Februari 2005) menyatakan bahwa 4 syarat partai modern adalah terbuka, memiliki ideologi demokratis, regenerasi yang teratur dan sistem pengkaderan yang baik .
Suatu partai politik memiliki tujuan utama “to place their avowed leaders into the offices of government” (Encyclopedia Americana, 2001: 337). Dalam upaya mencapai tujuan untuk menempatkan para pimpinannya ke dalam lembaga pemerintahan, partai politik melakukan kegiatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi primer, sekunder dan indirect (tidak langsung).
Fungsi primer partai politik dapat dibagi dalam dua bagian yaitu “the nominations of candidates for public office” dan “the mobilization of voters to elect these nominees “. Fungsi sekunder nya adalah ” influencing the content and conduct of public policy …pursuing a set of ideological principles… prepair platforms that prescribe program of public policy” (ibid. 2001) yang tujuannya untuk menarik dukungan dari para konstituen. Ketika suatu partai politik menguasai pemerintahan, para pimpinannya biasanya menjadi pengambil keputusan dalam membuat kebijakan publik. Mereka diharapkan mengalokasikan sumber-sumber publik bagi konstituen sesuai dengan kebijakan yang mereka inginkan. Sedangkan fungsi tidak langsungnya terlihat pada upaya memperkuat nilai-nilai politik masyarakat ke dalam rasionalitas tindakan dan program mereka. Partai politik juga berupaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberi kesadaran pada masyarakat akan peranan politiknya. Di dalamnya termasuk bagaimana pemerintahan dijalankan, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi hidup mereka serta cara untuk ikut mengarahkan para pejabat publik.
Untuk menjalankan fungsi-fungsi yang dalam sistem politik lazimnya disebut dengan artikulasi, agregasi dan komunikasi kepentingan tersebut, maka pendidikan politik di kalangan internal dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Terlebih jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa selama berpuluh-puluh tahun di era floating mass (massa mengambang), partai politik tidak memiliki kesempatan untuk itu, terutama pada partai-partai yang tidak sempat memerintah seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
DAFTAR PUSTAKA
Adams, Cindy. (2001). Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Jakarta: Gunung Agung.
Ali, Abdullah Yusuf. (1994). The Holy Qur-an Text and Translation. Kuala Lumpur : Islamic Book Trust.
Ali, Mukti. (1971). Etika Agama dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dan Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam. Yogyakarta: Yayasan Nida.
Allport, Gordon W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. New York : Holt.
Badiklatpus. (2002). Materi Pengajaran Guru Kader. Jakarta: Badiklatpus.
Bagus, Lorens. (2002). Kamus Filsafat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Bayer, Patricia, et al (ed.). (2004 ). The Encyclopedia Americana International Edition. Danbury, Connecticut: Grolier.
Bachrun. (1994). Pola Pendidikan Moral di Sekolah. Tesis Master pada PPs IKIP Bandung: tidak diterbitkan .
Budiardjo, Miriam. (1981). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia.
Chazan, Barry. (1985) Contemporary Approaches to Moral Education. New York: Teachers College Press.
Departemen Penerangan RI. (1964). Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi. Jakarta: Departemen Penerangan.
Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. (2007). Buletin Litbang Hankam. [Online]. Tersedia :buletinlitbang,dephan.go.id/index.asp. [23 Januari 2008]
Dewantara, Ki Hajar. (1967). Tentang Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa
Djahiri, A.Kosasih. (1990). Menuju Guru Inkuiri Yang Reaktif. Bandung : Laboratorium Pengajaran PMP UPI.
Durkheim, Emile. (1956). Education and Sociology. — : The Free Press.
Driyarkara, N. (1959). Pancasila dan Religi dalam Seminar Pancasila ke-1. Jakarta: Panitia Seminar Pancasila.
Eatwell, Roger dan Wright, Anthony (ed.). (2004). Ideologi Politik Kontemporer. Yogyakarta: Jendela.
Fukuyama, Frances. (……). The Great Disruption.
Hatta, Mohammad. (1981). Pengertian Pancasila. Jakarta: Yayasan Idayu.
Hawwa, Sa’id. (2004). Mensucikan Jiwa Intisari Ihya’ Ullumuddin al Ghazali Konsep Tajkiyatun Nafs. Jakarta : Rabbani Press..
Huntington, Samuel P. (1999). Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta : Qalam.
Ishak, Joesoef (ed.). (2001). 100 Tahun Bung Karno. Jakarta : Hasta Mitra.
Kagan, Jerome. (1971). Personality Development. New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Kartono, Kartini. (1980). Teori Kepribadian. Bandung : Alumni.
Kohlberg, L. (1984). Essay in Moral Development, The Psychology of Moral Development Vol. 2. New York: Harper & Crow.
Kohlberg, Laurence. (1995). Tahap-tahap Perkembangan Moral. Yogyakarta : Kanisius.
Mas’oed, Mohtar. (2004). Etnisitas & Politik dalam Seminar di Sinology Center, UMY
Moodod, Tariq. (1990). Islam and Racism : Does Islam Have Something to Teach the West. [Online]. atheisme.about.com/b/a/266255.html. (23 Januari 2008)
NPR. (2007). Exploring America’s National Identity. [Online]. Tersedia : www. npr.org/templates/story.php. [23 Januari 2008].
Pranarka, A.W.M. (1987). Epistemologi Dasar. Jakarta : Yayasan Proklamasi dan CSIS.
Quthb, Muhammad. (1998). Sistem Pendidikan Islam. Bandung : PT Alma’ arif.
Rendra. (2000). Rakyat Belum Merdeka Sebuah Paradigma Budaya. Jakarta: Pustaka Firdaus
Rex, John. (1996). Contemporary Nationalism, Its Causes and Caonsequences for Europe. [Online]. Tersedia : www.socresonline.org.uk/1/4/rex.html [23 Januari 2008]
Rogers, Dorothy. (1982). Life-Span Human Development. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
Rosyada, Dede. (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. Jakarta : Prenada Media dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
Soekarno. (2000). Membangun Dunia Baru ( To Build The World Anew).Pidato di Muka Sidang Umum PBB ke XV. Yogyakarta: Media Pressindo.
Soekarno. (2001). Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jakarta : PT Toko Buku Gunung Agung Tbk.
Sujanto, Agus et. Al. (ed). (1984). Psikologi Kepribadian. Jakarta : Aksara Baru.
Suprijanto, H. (2007). Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara
Sutoro, R. (….). Hand out Seminar Pancasila 1957 .
Stiglitz, Joseph. (2002). Globalization and Its Discontents. London: Penguin Books.
Tabb, William K. (2003). Tabir Politik Globalisasi. Yogyakarta : Lafadl.
Tilaar, H.A.R. (1997). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Grasindo.
—. (2007). Profil Ulil Abshar-Abdalla. [Online]. Tersedia : Freedominstute.org/id/index.php. [23 Januari 2008].
Surat Kabar
Kompas (4 Agustus 2005; 5 Agustus 2005; 6 Agustus 2005; 21 September 2005; 25 September 2005; 1 Maret 2007; 12 April 2007)
Pikiran Rakyat ( 8 Januari 2003; 28 Februari 2005; 12 Juli 2005; 12 November 2006; 16 November 2006; 27 Januari 2007)
Sunday, The Jakarta Post, 27 January 2008

---